Politik Hukum Pajak di Indonesia

Politik Hukum Pajak di Indonesia

Manotar Tampubolon, S.H., M.A (UKI, 2009)

 

 

Pengantar

Baik buruknya hukum tidak lepas dari kemauan politik (political will) pemerintah sebab hukum adalah merupakan produk politik pemerintah yang berkuasa, walaupun kenyataannya tidak seluruhnya hukum sebagai produk politik namun sebagian merupakan produk sosial, budaya, ekonomi dan hukum.

Pramudya mengatakan bahwa “hukum itu kepentingan dan tidak pernah netral”. Kepentingan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terlepas apakah kebijakan tersebut pro terhadap rakyat atau sebaliknya. Pemerintah yang otoriter akan menciptakan hukum dan kebijakan-kebijakan yang menindas hak-hak warganya, sementara pemerintah yang demokratis hukumnya responsive dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat serta menjamin tegaknya hukum.

Untuk konteks Indonesia, politik hukum pajak dapat dikatakan sama sejak kemerdekaan, terkesan dipaksakan (tergantung selera penguasa), desain kebijakan pajak didominasi kekuasaan politik tanpa partisipasi publik serta sangat minim dalam redistribusinya kepada masyarakat.

Tulisan ini akan membahas desain administrasi dan praktek perpajakan (tax administration and practice) serta pembentukan regulasi pajak (tax law making process) apakah sudah demokratis atau otoriter.

 

Kata-kata Kunci: Pajak, Politik Perpajakan dan Demokratisasi Perpajakan.

 

Politik Hukum Pajak di Indonesia

Menurut Suandy (2008) Politik perpajakan sejak zaman kemerdekaan, orde baru hingga era reformasi merupakan politik hukum pajak di Indonesia[1]. Selera Politik penguasa pada zaman orde baru hingga zaman reformasi masih seputar kebijakan untuk mengejar target pemasukan pajak yang sebesar-besarnya ke kas Negara tanpa diikuti pembaharuan dalam birokrasi atau pemungut pajak (fiskus) itu sendiri. Harus diakui bahwa pemungutan pajak tidak luput dari sistim perpajakan yang dipaksakan[2] dan dengan menggunakan kekerasan[3], tidak menyentuh pembaharuan dibidang petugas pajak yang  berprilaku koruptif, sehingga apa yang direformasi hanya menyentuh administrasi terhadap wajib pajak semata yang notabene banyak merugikan hak-hak serta kebebasan individu wajib pajak.  

Konsekwensi reformasi dalam administrasi perpajakan yang hanya ditekankan kepada wajib pajak tanpa reformasi disisi fiskus akan menimbulkan penghindaran (Tax Avoidance) serta penggelapan pajak

(Tax Evasion)[4] oleh wajib pajak sebab wajib pajak tidak pernah mengetahui untuk apa pajak dikumpulkan. Wajib pajak akan melakukan perlawanan[5] untuk membayar pajak selama wajib pajak merasakan minimnya sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah serta penggunaan pajak yang tidak transparan untuk kepentingan masyarakat serta masih menumpuknya hutang luar negeri. Dalam situasi demikian, wajib pajak akan menghindari pajak (to avoid the tax) sebab timbul praduga bahwa pajak yang dibayar akan dipergunakan untuk tujuan lain.

Politik perpajakan yang demikian tidak terlepas dari selera politik dari pemerintah pusat yang hanya mengejar pemasukan pajak tanpa memperdulikan hak-hak individu serta kebebasan wajib pajak. Politik hukum pajak demikian dapat dikatakan sama sejak zaman kemerdekaan hingga reformasi, terkesan dipaksakan (tergantung selera penguasa pusat), serta sangat minim dalam redistribusinya kepada masyarakat, sehingga sulit mengatakan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia sudah demokratis Cara-cara pemungutan pajak demikian bisa dikatakan sebagai pencurian/perampokan[6] hak milik rakyat. 

 

Demokratisasi Pajak di Indonesia

Demokratis tidaknya sistim perpajakan menurut Sorensen tidak terlepas dari beberapa criteria yaitu: “adanya mekanisme yang mampu mengatasi konflik kepentingan antara wajib pajak dengan fiskus, tersedianya wadah bagi wajib pajak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan fiskal, kesetaraan hukum antara wajib pajak dengan fiskus serta tersedianya akses pengawasan penggunaan pajak kepada wajib pajak”[7].

Partisipasi publik dalam setiap proses administrasi perpajakan, kebijakan fiskal termasuk dalam proses pembentukan legislasinya adalah merupakan tolak ukur demokratis tidaknya sebuah politik perpajakan. Selama penentuan kebijakan masih didominasi kekuasaan dan tidak transparan (kebijakan yang opportunis), sudak bisa dipastikan kebijakan tersebut tidak baik (otoriter). Tentu tidak cukup untuk menilai eksistensi partisipasi publik dalam pembayaran pajak saja untuk menilai demokratisnya sebuah perpajakan. Di satu sisi, meningkatnya partisipasi wajib pajak untuk membayar pajak akan memacu meningkatnya budget yang dimiliki oleh kas Negara, namun disisi lain partisipasi demikian terkesan sebagai pemaksaan (hal ini bias dilihat pada penagihan pajak dengan surat paksa vide UU RI No. 20 tahun 2000 dan UU RI No. 19 tahun 2000) adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak azasi yang dimiliki oleh sebuah Negara demokrasi. Walaupun pajak adalah merupakan kontrak yuridis antara wajib pajak dengan pemerintah namun selama kebijakan ditempuh dengan kebijakan yang opportunis dan sifat regulasinya repressive maka wajib pajak akan tetap menghindar dari kewajibannya untuk membayar pajak.

Ditinjau dari sisi demokratisasi serta konteks antara hak dan kewajiban tersebut bilamana alokasi pajak tidak jelas atau minimnya akses yang diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai metode pemungutan  termasuk pengawasan atas penerimaan serta alokasi pajak, maka masyarakat selaku wajib pajak berhak untuk menolak untuk membayar pajak sebab mengingat prinsip perpajakan bahwa tidak ada pajak tanpa representasi kembali kepada masyarakat (No Tax without Representation) atau penerimaan pajak tanpa alokasi kembali adalah pencurian (Tax without Representation is Robbery).

Cikal-bakal demokratisasi perpajakan di Indonesia adalah dengan ditetapkannya kebijakan untuk menghitung sendiri pajak oleh wajib pajak (self assessment policy)[8] serta withholding system[9]. Sistim ini dirancang untuk memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak, namun kebijakan tersebut tidak diikuti adanya reformasi birokrasi yang koruptif dikalangan pemungut pajak.

Berbicara mengenai sistim perpajakan yang demokratis sebenarnya bukan menyangkut teknik bagaimana rakyat mau untuk membayar pajak atau untuk memasukkan pajak yang sebesar-besarnya ke kas Negara, namun yang lebih penting adalah reformasi regulasi perpajakan yang seimbang antara hak dan kewajiban rakyat dengan pemerintah dengan orientasi terhadap kepentingan rakyat serta reformasi anggaran yang selama ini dicurigai pemanfaatannya.

Pencapaian pemungutan pajak yang memenuhi target melalui KPP DIRJEN Pajak dengan sistim perpajakan yang repressive disatu sisi boleh dianggap sebagai prestasi bagi pemerintah namun merupakan penghianatan terhadap hak-hak rakyat di sisi lain sebab seakan-akan rakyat hanya wajib membayar pajak tanpa memperdulikan haknya. Pemerintah harus menciptakan kesetaraan antara rakyat pembayar pajak dan pemerintah selaku penyedia sarana dan prasarana untuk pelayanan publik sehingga tidak terjadi penolakan untuk membayar pajak oleh rakyat selaku pembayar pajak di kemudian hari.

Partisipasi publik sangat diperlukan terutama kalangan akademisi (ahli hukum pajak), Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang perpajakan serta pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam  kebijakan perpajakan termasuk “drafting” regulasi maupun pengawasan atas penerimaan dan alokasi uang Negara (dana pajak).

Kemudian prinsip hukum secara umum bahwa pemungutan pajak secara adil dan sesuai dengan kemampuan membayar (ability to pay)[10] harus diterapkan dan istilah “wajib pajak” tidak lagi dipergunakan sebab ada asumsi bahwa rakyat yang tidak mampu secara ekonomis pun adalah merupakan wajib pajak.

Minimnya kesetaraan antara hak dan kewajiban wajib pajak seperti hak asessibilitas perpajakan, hak berpartsipasi dalam penentuan kebijakan perpajakan, hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan masalah perpajakan dengan dengan minimnya sarana dan prasarana serta transparansi, akuntabilitas pemerintah selaku pemungut pajak, maka dapat disuimpulkan bahwa  belum terciptanya sistim hukum perpajakan yang demokratis di Indonesia. Partisipasi publik sangat dibutuhkan mulai dari pembuatan regulasi perpajakan, partisipasi dalam pengawasan dana yang bersumber dari pajak serta pengawasan atas penerimaan dan alokasi dana pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

  1. Rochmat Soemitro, Azas dan Dasar Perpajakan 1, Eresco, Bandung, 1986.
  2. Suandy Early, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2008
    1. Pieter Ferdinandus, Bahan Kuliah Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2009.

 

  1. 20 UU No. 17 tahun 2000  LNRI No. 127 Tentang Pajak Penghasilan, Salemba Empat, Jakarta, 2001

 

  1. Edisi Lengkap Undang-Undang Pajak Tahun 2001, Salemba Empat,  Jakarta, 2001

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Lihat Early Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2008,  hal. 101-104

[2] Lihat Edisi Lengkap Undang-Undang Pajak Tahun 2000, UU RI No. 16 tahun 2000 LNRI No. 126 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, bab IV pasal 20  dan  UU RI No. 20 tahun 2000 LNRI N0. 130 Tentang  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pasal 15, kedua undang-undang tersebut menekankan upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, PT. Salemba Empat, Jakarta 2001.

[3] Lihat Rochmat Soemitro, Azas dan Dasar Perpajakan 1, Eresco, Bandung, 1986.

 

[4] Tax Avoidance dan Tax Evasion adalah cara-cara yang dilakukan oleh Wajib pajak untuk menghindari kewajiban membayar pajak akibat ketidakpercayaan wajib pajak terhadap Negara/pemungut pajak sebab pajak yang dibayar dirasakan tidak setara dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat dinikmati oleh publik. Tax Avoidance dan Tax Evasion adalah merupakan tindak pidana dalam perpajakan, namun hal ini dilakukan oleh wajib pajak akibat tidak adanya transparansi pemerintah terhadap penerimaan pajak juga tidak disediakannya akses bagi publik untuk ikut serta menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam perpajakan. Kesadaran untuk membayar pajak akan minim bila wajib pajak tidak dilibatkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut perpajakan. Bila arah dan tujuan pemungutan pajak jelas, maka wajib pajak tidak akan melakukan praktik Tax Avoidance dan Tax Evasion.

[5] Perlawanan untuk membayar pajak bias berupa perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan aktif adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar atau mengurangi pembayaran jumlah pajak yang seharusnya dibayar, Lihat Suandy, opcit. Hal. 22.

[6] Pemungutan pajak harus sesuai dengan prinsip “no tax without representation”  and “taxation without representation is robbery”. Hal ini sesuai uga terkait dengan azas-azas penggunaan pajak yang telah dipungut dari wajib pajak meliputi; accountability, performance based and transparency.

[7] Lihat Pieter Ferdinandus, Bahan Kuliah Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2009.

[8] Lihat UU No. Kitab Undang-Undang Perpajakan pasal 12. Pasal ini adalah sebagai landasan utama kebijakan self assessment

[9] Lihat pasal 20 UU No. 17 tahun 2000  LNRI No. 127 Tentang Pajak Penghasilan.

[10] Teori ini mengatakan bahwa pengenaan pajak harus sesuai dengan kemampuan membayar atau daya pikul wajib pajak dengan memperhatikan besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran belanja wajib pajak, Suandy (2008), Hukum Pajak, hal. 28. Metode pelaksanaannya harus dilakukan melalui mekanisme menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak sehingga tercipta pemberdayaan wajib pajak dan menjadi skala prioritas pemerintah dalam memberdayakan wajib pajak.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: